Kabar Benteng

Gerak Cepat Kelurahan Tanggapi PPKM Mikro

KARAWACI—Kelurahan di Kota Tangerang langsung bergerak seiring pemberlakuan  pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang efektif mulai Selasa (09/02).  Diharapkan, masyarakat bisa disiplin menaati apa yang sudah ditentukan pemerintah dalam  usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Di Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci misalnya. Kemarin, pihak  kelurahan langsung menggelar pertemuan secara virtual dengan para RW. Melalui rapat  daring tersebut diharapkan pihak kelurahan mendapat masukan terkait apa yang menjadi  keinginan masyarakat pada masa PPKM berbasis mikro ini. “Berdasarkan hasil rapat  dengan para RW sekelurahan Nusa Jaya diputuskan bahwa kita akan mengaktifkan lagi  wawaran tingkat RT/RW, selain itu juga akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan,” ujar  Lurah Nusa Jaya, Ian Chavidz Rizqiullah kepada Op Media, kemarin.

Ian menambahkan, rata-rata kendala yang menjadi tantangan pihaknya untuk  memutus Virus Corona selama ini adalah mobilitas warga yang cukup tinggi, seperti  bepergian dari luar kota. “Contohnya warga kita baru pulang dari Papua, kita kan nggak bisa  melarang mereka pergi jauh dan selain itu juga susah mengawasinya,” terang mantan ajudan  walikota ini.

Sementara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang pihak kelurahan  telah merapkan pembatasan sosial berskala lingkungan (PSBL). “Kita tinggal melanjutkan  saja yang sudah berjalan,” ujar Lurah Tanah Tinggi, Hadi Ismanto. Pria yang akrab disapa  Boy ini menyebut, bukan pekerjaan mudah untuk penerapan PPKM berskala mikro.  Terlebih secara psikologis, masyarakat sudah lelah dengan kondisi Covid-19 yang seolah  tanpa kepastian ujungnya. “Terus terang kalau masyarakat sudah capek dengan situasi  Covid-19, tapi memang harus tetap dijalani,” pungkas pria yang hobi fotografi ini.

Terpisah, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan terdapat  sejumlah perbedaan terkait aturan selama pelaksanaan PPKM mikro dibanding PPKM yang  sebelumnya dilaksanakan, diantaranya ketentuan di area kerja dan sektor usaha. “Selama  PPKM mikro, penerapannya 50 persen WFH dan 50 WFO di area kerja,”katanya.